HUKUM

3 bulan lalu | HUKUM

Prof. Abdul Latif Soroti Politik Hukum SPBE: Digitalisasi dan Resentralisasi Persempit Diskresi Kepala Daerah

Jakarta – Guru Besar Hukum, Prof. Abdul Latif, menyoroti dampak politik hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap penyelenggaraan pemerintahan..

3 bulan lalu | HUKUM

Kapolda Sumbar Perkuat Sinergi Penegak Hukum, Sambangi Pengadilan Tinggi Padang

PADANG – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., terus memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum di Sumatera..

3 bulan lalu | HUKUM NASIONAL

APH Mempertontonkan Ego Sektoral dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum (Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta) Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat)..

3 bulan lalu | HUKUM PENDIDIKAN

Kuliah Umum FH Universitas Bung Hatta Bahas Masa Depan Hukum Pidana KUHP Nasional

PADANG – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terus menjadi perhatian kalangan akademisi..

3 bulan lalu | HUKUM

Bawaslu Padang Gandeng Fakultas Hukum Bung Hatta Perkuat Pengawasan Pemilu

PADANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi melalui kunjungan silaturahmi dan temu..

4 bulan lalu | HUKUM

Gubernur Mahyeldi Tinjau RSU Bunda Padang, Bedah Robotik Dinilai Tingkatkan Layanan Kesehatan

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meninjau gedung baru RSU Bunda Padang sekaligus melihat langsung penerapan teknologi sistem bedah..

4 bulan lalu | HUKUM

Prof. Abdul Latif Apresiasi Disertasi Doktor tentang Restorative Justice, Dinilai Relevan dengan Reformasi Hukum Pidana Nasional

MAKASSAR – Penguji Eksternal pada Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Abdul Latif, memberikan..

4 bulan lalu | HUKUM

Prof Abdul Latif: Keabsahan Penetapan Tersangka Harus Berdasarkan Prosedur Hukum, Praperadilan Uji Legalitas Tindakan Penyidik

Makassar – Guru Besar Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Perundang-undangan Pascasarjana Universitas Jayabaya, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,..