Mahyeldi Datangi PETI Sijunjung, Minta Penambang Urus Izin: Jangan Bertaruh Nyawa Demi Emas
SIJUNJUNG — Mahyeldi Ansharullah turun langsung ke lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, untuk melihat dari dekat aktivitas penambangan yang kembali memakan korban jiwa. Selasa (19/5/2026).
Didampingi Wakil Bupati Sijunjung dan jajaran OPD Pemprov Sumbar, gubernur menyaksikan ratusan box talang yang dipasang di atas ponton berjajar di sepanjang aliran sungai. Ia berdialog langsung dengan para penambang dan menanyakan legalitas kegiatan yang mereka jalankan.
Di hadapan para pekerja tambang, Mahyeldi menegaskan agar penambang yang belum memiliki izin segera mengurus legalitas usahanya. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mendorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas masyarakat berjalan sesuai aturan.
Ia mengingatkan bahwa mencari nafkah tidak boleh dilakukan dengan cara yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun merusak lingkungan. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, namun dengan cara yang aman dan sah secara hukum.
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi juga mendapati aktivitas tambang serupa masih berlangsung di sejumlah titik lain yang tidak jauh dari aliran sungai. Kondisi itu menunjukkan praktik tambang ilegal di wilayah Sijunjung masih berlangsung cukup masif.
Usai dari lokasi tambang aktif, gubernur bergerak menuju titik longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII. Di lokasi ini, pada Rabu (13/5/2026) lalu, longsor menimbun para penambang yang sedang bekerja.
Pada saat bersamaan, banjir di aliran sungai sekitar lokasi turut menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga. Peristiwa tersebut menyebabkan sembilan penambang meninggal dunia.
Mahyeldi kemudian melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Kepada keluarga korban, ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah yang kembali terjadi akibat aktivitas tambang tanpa izin.
Ia menegaskan, kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk bekerja, namun harus melalui jalur yang legal dan memperhatikan aspek keselamatan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
