Mahyeldi ke Aktivis: Persoalan Daerah Harus Dituntaskan dari Akar Masalah

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di daerah tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan sesaat atau penertiban di lapangan. Menurutnya, setiap masalah harus ditangani hingga ke akar penyebabnya melalui langkah yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan para aktivis membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Topik yang mengemuka antara lain distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, serta penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Terkait PETI, Mahyeldi menilai penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, pemerintah perlu menyentuh faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya kegiatan tersebut, termasuk pengawasan distribusi BBM yang digunakan untuk operasional tambang.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan pertambangan yang menggunakan alat berat karena dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak sama. Karena itu, kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Mahyeldi menyebut pengendalian distribusi BBM menjadi salah satu langkah penting untuk menekan aktivitas tambang ilegal. Dengan pengawasan yang lebih kuat bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, aktivitas yang melanggar aturan diharapkan dapat berkurang secara bertahap.

Pada sektor pendidikan, Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Mahyeldi menilai tantangan pendidikan saat ini tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerintah provinsi sedang menyiapkan penguatan regulasi mengenai peran komite sekolah. Langkah ini bertujuan agar keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Menurut Mahyeldi, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena faktor lokasi atau keterbatasan fasilitas.

Dalam dialog tersebut, penguatan ketahanan sosial masyarakat juga menjadi perhatian. Mahyeldi menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, dengan tetap berpedoman pada aturan dan koridor hukum yang berlaku.

Ia berharap penguatan peran nagari dan ruang dialog di tengah masyarakat dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara lebih cepat dan dekat dengan komunitas. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.

Menutup diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan membuka ruang kolaborasi yang luas bagi seluruh elemen masyarakat. Ia berharap kemajuan daerah dapat dicapai tanpa mengabaikan nilai kebersamaan dan saling menghormati.