Gubernur Mahyeldi Serahkan KUA-PPAS 2027, Transformasi Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan Sumbar

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah dengan fokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan, Senin (6/7/2026).

Dalam pemaparannya, Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.

Menurut Mahyeldi, perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi makro di tingkat global maupun nasional. Selain itu, bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem juga berdampak terhadap aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.

Di sisi lain, Mahyeldi menyampaikan sejumlah indikator pembangunan sosial menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Gini Rasio juga membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil dalam menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga.

Mahyeldi menjelaskan tema pembangunan Sumatera Barat pada 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”. Tema itu akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Ia menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program sehingga belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat mitigasi risiko serta pemulihan pascabencana.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan sektor pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Tahun 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.

Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.