Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sumbar Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar PBNU Ke-35

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi tuan rumah Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ke-35 Tahun 2026 apabila dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan agenda organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan Tim Survei PBNU di Istana Gubernuran, Minggu malam (5/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjajakan kesiapan daerah yang masuk dalam kandidat tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35. Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyatakan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan muktamar dapat berlangsung lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Mahyeldi, Sumatera Barat memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala nasional. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menyukseskan pelaksanaan agenda tersebut.

Ia menilai, jika Sumatera Barat dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35, hal itu akan semakin memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang religius dan terbuka bagi semua kalangan. Selain itu, penyelenggaraan muktamar juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata.

Tim Survei PBNU yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari KH. Ahmad Nadhif, KH. Muhyiddin Thohir, Nur Hidayat, dan Najib Azca. Rombongan turut didampingi jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, yakni Ahmad Wira dan Tan Gusli.

Dalam pertemuan itu, Tim Survei PBNU menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai calon tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.

Tim juga menyampaikan bahwa hasil penjajakan di Sumatera Barat akan dilaporkan kepada PBNU sebagai bahan pertimbangan. Sementara itu, penetapan daerah yang akan menjadi tuan rumah masih menunggu keputusan organisasi yang akan ditetapkan melalui mekanisme internal oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.