DPRD Sumbar Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Gubernur Mahyeldi Serahkan Rancangan Anggaran

PADANG – DPRD Sumatera Barat mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 setelah dokumen tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Dokumen itu menjadi dasar pembahasan arah kebijakan fiskal daerah dengan fokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan, Senin (6/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan KUA-PPAS 2027 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

Dalam pemaparannya, Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.

Menurutnya, perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global dan nasional, serta dampak bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.

Meski demikian, Mahyeldi menyampaikan sejumlah indikator pembangunan sosial menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.

Tema pembangunan Sumatera Barat pada 2027 mengusung “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Mahyeldi menegaskan kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program sehingga belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung mitigasi risiko dan percepatan pemulihan pascabencana.

Dalam rancangan tersebut, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi aset daerah. Sementara belanja diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD Tahun 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.

Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.