Demokrasi Sumbar Menguat, Indeks Naik dan Tembus Kategori Tinggi Nasional

PADANG — Kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil evaluasi nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut mengantarkan Sumbar masuk ke kategori tinggi secara nasional. Hasil itu diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut capaian tersebut merupakan buah dari kerja sama berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang. Menurutnya, peningkatan nilai IDI menjadi bukti bahwa kualitas demokrasi di Sumbar terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Mahyeldi menilai keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menunjukkan semakin baiknya tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih responsif. Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas demokrasi secara substansial di daerah.

Upaya itu, lanjut Mahyeldi, akan dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya memperkuat kehidupan politik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya sejumlah indikator penting. Di antaranya stabilitas sosial politik yang terjaga, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.

Ia menambahkan, penilaian IDI dilakukan secara komprehensif oleh Badan Pusat Statistik bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif selama satu tahun penuh. Evaluasi tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian.

Meski berhasil meraih kategori tinggi, Mursalim mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah peningkatan literasi digital masyarakat serta antisipasi terhadap penyebaran disinformasi dan polarisasi di media sosial.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi. Capaian IDI 2025 diharapkan semakin memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan.