HUKUM

2 bulan lalu | HUKUM

Pengadilan Vonis 4 Bulan Penjara Penghalang Kerja Jurnalis

Pati, – Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Didik Kristiyanto dan Hernan Quryanto karena terbukti menghalangi kerja..

2 bulan lalu | HUKUM

Prof Abdul Latif: Kepastian Hukum Pejabat dan Keberlanjutan Investasi Korporasi Lewat SPBE dan CSR

Jakarta — Prof. Abdul Latif, dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, menyoroti isu krusial dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)..

2 bulan lalu | HUKUM

Polda Sumbar Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

Padang, – Polda Sumatera Barat memperkuat pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak diselewengkan oleh oknum untuk kepentingan..

2 bulan lalu | HUKUM

Ketua Dewan Pakar Peradi Profesional Prof Abdul Latif: Diskresi Pejabat Bisa Berujung Korupsi dalam KUHP Baru

Jakarta, — Pakar Hukum Administrasi Negara, Abdul Latif, menegaskan bahwa tindakan diskresi pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangan kini memiliki konsekuensi..

2 bulan lalu | HUKUM

Prof Abdul Latif: Peradi Profesional Dorong Reformasi PPA dan Pengawas Independen Advokat

Jakarta, – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini ditegaskan kuat oleh Abdul Latif, yang menilai..

2 bulan lalu | HUKUM POLITIK

Tahanan Rumah Gus Yaqut Dipersoalkan, Sahroni Desak KPK Buat Standar Jelas

Jakarta, – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyoroti kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat mengalihkan status penahanan..

3 bulan lalu | HUKUM

Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air..

3 bulan lalu | HUKUM

Wakil Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Diminta Pahami Kewenangan Kota dan Provinsi

Padang, – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan..

3 bulan lalu | HUKUM TEKNOLOGI

Kesalahan Sistem Pemerintah Kini Bisa Digugat di PTUN dalam Era Digital

Jakarta — Transformasi digital dalam birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga memunculkan..