HUKUM

2 bulan lalu | HUKUM

Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air..

2 bulan lalu | HUKUM

Wakil Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Diminta Pahami Kewenangan Kota dan Provinsi

Padang, – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan..

2 bulan lalu | HUKUM TEKNOLOGI

Kesalahan Sistem Pemerintah Kini Bisa Digugat di PTUN dalam Era Digital

Jakarta — Transformasi digital dalam birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga memunculkan..

2 bulan lalu | HUKUM

RDP Komisi III DPR RI: Riuh Tepuk Tangan Nasabah! Kala Benny Utama Desak Polisi Tahan Bos Koperasi BLN

Jakarta, – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Internal (RDPI) untuk membahas dugaan..

2 bulan lalu | HUKUM NASIONAL

Deklarasi PERADI Profesional: Dorong Advokat Berintegritas dan Modern

Jakarta, – Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau PERADI Profesional resmi dideklarasikan pada Kamis (5/3/2026) di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski,..

2 bulan lalu | HUKUM NASIONAL

Peradi Profesional Dideklarasikan di Jakarta, Didirikan Tiga Profesor Hukum

JAKARTA – Organisasi advokat baru, Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional), resmi dideklarasikan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (5/3/2026)...

2 bulan lalu | HUKUM

Apresiasi Pemusnahan 6,4 Kg Sabu di Polda Sumbar, Gubernur Mahyeldi Tegaskan ASN Terlibat Narkoba Terancam Dipecat

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar..

2 bulan lalu | HUKUM PENDIDIKAN

Kejari Pasaman Bekali 80 Kepsek dengan Penyuluhan Hukum

Pasaman, – Dalam upaya memperkuat pemahaman hukum dan mencegah potensi penyimpangan di sektor pendidikan, Kejaksaan Negeri Pasaman bersama Dinas Pendidikan..

3 bulan lalu | HUKUM

Prof Abdul Latif: Pemerintahan Digital Berisiko Jadi “Sangkar Besi”, Perlu Hukum Jelas dan Berkeadilan

Jakarta – Akademisi dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Prof. Abdul Latif, mengingatkan bahwa penerapan pemerintahan digital..

3 bulan lalu | HUKUM

DPR RI Dalami One Map Policy, Prof Abdul Latif Ungkap Titik Rawan Sengketa Tanah

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perkembangan penyusunan kebijakan one map policy dan..