DPRD Sumbar Dorong Bantuan Modal UMKM Naik Dua Kali Lipat Demi Stabilitas Usaha Warga
PADANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan yang sebelumnya sebesar Rp2 juta per pelaku usaha diupayakan naik menjadi Rp4 juta guna menjaga keberlangsungan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan kegiatan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/26).
Dalam pertemuan tersebut, Nanda menjelaskan bahwa persoalan permodalan menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan kecilnya bantuan yang diterima melalui program Dinas Koperasi dan UKM, sehingga dinilai belum mampu menopang kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
Ia menyebutkan, dengan bantuan yang terbatas, sejumlah pelaku UMKM akhirnya terpaksa mengandalkan pinjaman dari bank maupun lembaga pembiayaan dengan bunga tertentu. Kondisi ini dinilai berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil dan menghambat perkembangan usaha mereka.
Menanggapi hal tersebut, Nanda menegaskan DPRD Sumbar akan mengawal kebijakan peningkatan bantuan permodalan UMKM. Ia menargetkan agar nilai bantuan dapat dinaikkan minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha dan akan mendorong Dinas Koperasi serta Pemerintah Provinsi untuk merealisasikannya.
Selain itu, ia juga mendorong penerbitan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum kenaikan bantuan UMKM agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memberikan kepastian dan keberlanjutan program bagi masyarakat.
Di luar bantuan UMKM, Nanda juga mengajak masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai alternatif penguatan ekonomi bersama. Ajakan tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan bagi koperasi tergolong besar. Bantuan bahkan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta dalam bentuk aset penunjang kegiatan usaha, tergantung pada jenis usaha yang dikembangkan koperasi tersebut.
Reses yang digelar di Pasa Lalang itu turut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain isu UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pertanian, pendidikan, ekonomi, dan bidang keagamaan.
Nanda memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang berada dalam kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Padang.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
