DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Fiskal dan Pemulihan Pascabencana
PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah keterbatasan fiskal dan besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Sumbar 2027 di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Muhidi menekankan RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus menghadirkan program yang tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, perencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Ia menjelaskan, tantangan penyusunan RKPD 2027 semakin berat karena tekanan terhadap APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Dampaknya, ruang fiskal daerah ikut menyempit sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.
Di saat yang sama, Sumatera Barat masih menghadapi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025. Estimasi kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun.
Muhidi menilai kondisi ini memerlukan terobosan kebijakan serta sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. DPRD, kata dia, akan terus mengawal perencanaan agar kebijakan yang lahir bersifat implementatif, terukur, dan langsung dirasakan manfaatnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut tahun 2027 sebagai momentum perubahan dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif. Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi mencapai Rp13,3 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.
Mahyeldi mengakui fondasi ekonomi daerah sempat terguncang akibat rangkaian bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat Rp33,55 triliun, dengan dampak terbesar di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang menyumbang lebih dari 40 persen PDRB provinsi.
Meski demikian, beberapa indikator makro masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 berada di angka 77,27, di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,31 persen. Capaian ini dinilai menjadi modal penting untuk lompatan pembangunan pada 2027.
Untuk mempercepat hal itu, Mahyeldi meminta bupati dan wali kota berperan layaknya CEO yang pro investasi dan mampu menjadi pemecah persoalan di lapangan, terutama dalam menjamin kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar investasi yang menjadi penggerak ekonomi, yakni konektivitas infrastruktur, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas. Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer disebut tetap menjadi tulang punggung logistik Sumatera Barat.
Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Proyek Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema KPBU juga diprioritaskan untuk memperlancar arus logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.
Vasko menegaskan strategi investasi yang diusung bersifat padat karya, sehingga setiap proyek tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja secara luas bagi masyarakat.
Dari sisi pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
