Mahyeldi Siapkan Sukuk dan Optimalisasi Aset untuk Percepat Pembangunan Sumbar

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya terobosan pembiayaan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat. Senin (22/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap keberhasilan Pemprov Sumbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Seluruh catatan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama komisi DPRD dan perangkat daerah terkait.

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam pandangan umum fraksi adalah pengelolaan aset daerah. Mahyeldi mengakui potensi aset milik pemerintah daerah masih sangat besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila dikelola secara lebih tertib, produktif, dan memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Ia menilai selama ini perhatian terhadap pengelolaan aset belum seintensif pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan terkait pendataan, penataan, hingga pemanfaatan aset akan menjadi fokus tindak lanjut pemerintah daerah.

Selain penguatan pengelolaan aset, Mahyeldi menegaskan perlunya inovasi pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut pemerintah mencari sumber pendanaan baru agar program pembangunan tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Saat ini, Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sumbar bahkan disebut menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam pengembangan instrumen sukuk di Indonesia.

Kesiapan tersebut mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Mahyeldi untuk mempelajari secara langsung praktik pembiayaan kreatif pembangunan di Jepang.

“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga menyoroti besarnya potensi remitansi masyarakat perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Menurutnya, dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila mampu dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.

Mahyeldi menegaskan bahwa berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional harus direspons dengan kreativitas daerah dalam mencari sumber pendanaan baru tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.