Sumbar Usulkan Tambak Udang Terintegrasi di Mentawai, KKP Siapkan Survei

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname Terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri KKP yang menilai kawasan tersebut memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang skala industri, Jumat (7/8/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan usulan tersebut merupakan upaya Pemprov Sumbar menjemput peluang investasi strategis KKP yang diproyeksikan bernilai sekitar Rp7,2 triliun.

Investasi itu mencakup pengembangan kawasan seluas lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi sekitar 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun.

“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” ujar Mahyeldi usai bertemu Menteri KKP dan jajaran di Jakarta.

Menurut Mahyeldi, Menteri KKP menilai kondisi topografi dan karakteristik perairan di lokasi yang diusulkan cukup sesuai untuk budidaya udang vaname.

Sebagai tindak lanjut, Menteri KKP menginstruksikan Direktur Budi Daya Air Payau melakukan survei langsung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Survei tersebut akan melihat aspek teknis, lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” katanya.

Lokasi yang diusulkan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luas sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare.

Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang vaname. Kawasan tersebut memiliki bentang pantai yang luas, topografi relatif landai, serta karakteristik perairan yang mendukung.

Mahyeldi mengatakan rencana pengembangan kawasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Investasi tersebut juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan ISF Mentawai diproyeksikan mampu menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Syefdinon, mengatakan rencana tersebut juga mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat.

Bupati Mentawai bersama jajaran bahkan telah turun ke lokasi untuk berkomunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar proses persiapan berjalan dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Syefdinon.

Ia menjelaskan, pengembangan ISF Mentawai akan menerapkan konsep eco-efficiency dan zero waste dengan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sistem tersebut mencakup intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengembangan tambak juga diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices.

Sebagai langkah lanjutan, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP, serta pemangku kepentingan terkait.

Tim tersebut akan bertugas memastikan berbagai kebutuhan dan tahapan awal pengembangan kawasan dapat disiapkan secara terukur.

“Target kita dalam 2–3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” kata Syefdinon.

Dalam pertemuan dengan Menteri KKP, Mahyeldi didampingi Prof. DR. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, Kepala DKP Sumbar Syefdinon, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fuzan Zainon.

Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai turut hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, Wakil Ketua I Juni Arman, Wakil Ketua II Bruno Guimek Sagalak, Kepala Baperinda Desti Seminora, Kepala BPKAD Rinaldi, serta Kepala Dinas Perikanan Zakirman.