
JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut positif keputusan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama periode 2026 hingga 2028. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat. Senin (25/5/2026).
Informasi itu diperoleh Mahyeldi saat menghadiri rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta.
Mahyeldi menilai, besarnya dukungan anggaran dari pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam membantu daerah yang masih berupaya bangkit setelah dilanda bencana. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan percepatan pemulihan di berbagai sektor.
Menurutnya, anggaran yang disiapkan tidak hanya akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga mendukung penyediaan hunian tetap dan berbagai fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak.
“Yang paling penting adalah masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian, baik terkait infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” ujar Mahyeldi.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pemulihan.
Mahyeldi berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemprov Sumbar, katanya, siap bersinergi agar pelaksanaan program berlangsung efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Rinciannya, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Turut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam rapat tersebut antara lain Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.