Jelang Rakornas Presiden, Pemprov Sumbar dan Forkopimda Satukan Langkah Jaga Pangan dan Tekan Inflasi
BOGOR — Menjelang keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah terkait sinergi implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar menggelar diskusi strategis. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta pengendalian inflasi daerah. Diskusi tersebut berlangsung di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, Bogor, Minggu malam (1/2/2026).
Diskusi dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kajati Sumbar Muhibudin S.H., M.H., Dankodaeral II Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, serta Kepala BPS Provinsi Sumbar Nurul Hasanudin.
Turut hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kasat Pol PP Irwan, Kepala Dinas Pangan Iqbal Ramadipayana, Kepala Dinas Perhubungan Dedi Diantolani, Kepala BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Dinas Perindag Novrial, Kepala Badan Kesbangpol Mursalim, Kepala Dinas Perkimtan Ardiansyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, serta Kepala Biro Kesra Edi Dharma.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebutkan, tantangan pengendalian inflasi semakin kompleks, terutama di tengah upaya pemulihan pascabencana dan menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Menurut Mahyeldi, kestabilan pasokan dan harga pangan memiliki peran vital dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa arahan Presiden RI selalu mendorong pemerintah daerah agar bersikap proaktif dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah tersebut dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga, khususnya pada komoditas strategis yang berpengaruh besar terhadap inflasi.
Mahyeldi menambahkan, karakteristik wilayah Sumatera Barat yang beragam menuntut kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan berbasis kondisi daerah. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk Forkopimda serta pemerintah kabupaten dan kota, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana, memaparkan bahwa secara umum kondisi ketersediaan pangan di Sumbar masih berada pada level aman. Meski demikian, beberapa komoditas seperti jagung, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng perlu mendapatkan perhatian khusus melalui langkah antisipatif.
Ia menyebutkan, penguatan cadangan pangan, pelaksanaan operasi pasar, serta kerja sama antar daerah menjadi opsi strategis untuk menjaga pasokan dan mengendalikan gejolak harga komoditas tersebut.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin, mengingatkan agar pengendalian inflasi difokuskan pada pusat-pusat perdagangan utama. Menurutnya, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya memiliki pengaruh besar terhadap inflasi regional karena pergerakan harga di wilayah tersebut sangat menentukan.
Nurul juga menekankan pentingnya pengendalian komoditas penyumbang inflasi musiman, seperti cabai merah. Ia menilai harga cabai cenderung sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh siklus produksi dan masa panen, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Diskusi Forkopimda tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan penyampaian Gubernur bersama Forkopimda Sumbar saat mengikuti Rakornas bersama Presiden RI yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
