Mahyeldi Tekankan Inovasi Harus Menjadi Budaya Kerja di Seluruh OPD Sumbar

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bagi perwakilan OPD Provinsi Sumbar serta kabupaten dan kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6/2026).

Menurut Mahyeldi, inovasi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong terus melahirkan berbagai pembaruan yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah mencakup pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya Indeks Inovasi Daerah karena menjadi salah satu komponen dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, capaian indeks tersebut turut menjadi salah satu parameter dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi prestasi Sumbar yang mampu mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Pada 2024, Sumbar berhasil meraih peringkat pertama nasional, sedangkan pada 2025 menempati posisi kedua nasional dari 38 provinsi.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah, kerja sama seluruh perangkat daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

Mahyeldi juga menyebutkan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Sumbar kembali memperoleh predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif dengan meraih peringkat ketiga nasional pada ajang Innovative Government Award (IGA), serta peringkat kedua nasional dalam penilaian IID dengan predikat Sangat Inovatif.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumbar telah menginput sebanyak 487 inovasi ke dalam aplikasi IID. Jumlah tersebut terdiri dari 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, dan 106 inovasi lainnya. Dari total tersebut, sebanyak 208 inovasi telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengukuran IID.

Tidak hanya itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar juga berhasil meraih penghargaan nasional kategori INAGARA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam penguatan ekosistem inovasi administrasi negara.

Gubernur menilai capaian IID kabupaten dan kota di Sumbar juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan karena seluruh daerah telah berada pada kategori Inovatif dan Sangat Inovatif. Meski demikian, ia mengingatkan agar kualitas inovasi dan pelaporannya terus ditingkatkan sehingga semakin banyak daerah mampu berprestasi di tingkat nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, Mahyeldi menginstruksikan seluruh perangkat daerah memenuhi persyaratan penilaian IGA, termasuk memastikan inovasi tersedia pada sedikitnya lima dari enam urusan wajib pelayanan dasar. Ia juga menegaskan setiap pejabat Eselon III wajib menghasilkan minimal satu inovasi yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja dan indikator penilaian kinerja perangkat daerah.

Pada kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2026. Mahyeldi juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar mendukung pelaksanaan IGA 2026 yang akan digelar di Sumbar sebagai ajang menampilkan inovasi, potensi daerah, budaya, serta capaian pembangunan kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.