Penghargaan Nasional dari KNEKS Jadi Bukti Konsistensi Sumbar dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Anugerah Adinata Syariah 2025 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam seremoni yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ini menjadi kali kedua berturut-turut Sumbar menerima penghargaan bergengsi tersebut, setelah sebelumnya juga meraihnya pada tahun 2024. Prestasi ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan langkah nyata Pemprov Sumbar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas pencapaian ini. Penghargaan ini sangat relevan dengan karakter dan budaya masyarakat Minangkabau yang sejak lama bersinergi dengan nilai-nilai syariah,” ujar Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Gubernur menambahkan, Pemprov Sumbar terus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah secara berkelanjutan. Tidak hanya pada sektor keuangan dan perbankan syariah, tetapi juga pada sektor pendidikan, UMKM, dan sosial kemasyarakatan.
“Kami tidak berpuas diri. Sosialisasi akan terus kami galakkan, termasuk menyasar generasi muda di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, respons dari kalangan milenial sangat positif,” ungkapnya.
Dukungan DPRD Sumbar
Selain Gubernur, Anugerah Adinata Syariah 2025 juga diberikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. DPRD Sumbar dinilai telah memberikan dukungan legislasi dan penganggaran yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah.
Apresiasi dari KNEKS
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Menurutnya, melalui penghargaan ini, KNEKS mendorong tiap daerah menggali potensi ekonomi syariah secara maksimal.
“Harapannya, sinergi yang terbangun akan membawa Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Aiyub.
Sementara itu, Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS, Dedi Wibowo, menyebut bahwa saat ini komite daerah ekonomi dan keuangan syariah telah terbentuk di 31 provinsi dan ditargetkan akan hadir di seluruh provinsi Indonesia dalam waktu dekat.
“Kami juga sedang menyusun masterplan ekonomi keuangan syariah 2025–2029 sebagai panduan strategis ke depan,” jelasnya.
Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI sekaligus Bapak Ekonomi Syariah, KH Ma’ruf Amin, serta Menteri BUMN Erick Thohir.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
