Mentawai Disiapkan Jadi Destinasi Dunia, Mahyeldi Tekankan Penataan Serius dan Berkelanjutan
PADANG — Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa potensi wisata kelas dunia di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar benar-benar memberi dampak pada perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026).
Rapat tersebut diikuti jajaran OPD Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut Pekanbaru, serta asosiasi pariwisata Mentawai. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi pesisir, hingga peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Mahyeldi, Mentawai memiliki sekitar 400 titik selancar yang diyakini menjadi salah satu kawasan surfing terbanyak di dunia. Potensi ini dinilai sebagai kekuatan besar untuk menarik wisatawan mancanegara dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi unggulan di Sumatera Barat.
Selain ombaknya, kawasan mangrove Mentawai yang luas juga dipandang memiliki nilai ekonomi dan ekologi. Area ini berpeluang dikembangkan menjadi wisata edukasi berbasis lingkungan sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi habitat pemijahan ikan.
Namun, di tengah potensi tersebut, Mahyeldi menyoroti pertumbuhan resort yang sangat pesat. Data Dinas Pariwisata Sumbar mencatat sekitar 223 resort kini beroperasi di Mentawai. Ia menilai kondisi ini perlu diimbangi dengan pengawasan, penataan regulasi, serta kepastian legalitas usaha.
Mahyeldi melihat adanya peluang besar peningkatan PAD dari aktivitas wisata dan pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan resort. Karena itu, ia meminta OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, serta penertiban legalitas usaha yang beroperasi.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Pemanfaatan ruang laut, menurutnya, harus tetap mematuhi ketentuan zonasi wilayah pesisir dan prinsip keberlanjutan.
Selain penataan resort, Mahyeldi mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan. Aspek aksesibilitas pun menjadi perhatian, termasuk dukungan terhadap usulan penambahan panjang landasan pacu bandara di Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya menguntungkan investor. Masyarakat lokal harus mendapatkan ruang ekonomi yang luas, termasuk melalui pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap di sektor pariwisata dan industri resort, dengan tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD guna menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai. Program tersebut mencakup pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, bioflok, serta integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing yang sebagian menggunakan nama lokal.
Asosiasi meminta pemerintah melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang tidak taat aturan. Mereka berharap pariwisata Mentawai dapat berkembang secara bermartabat, taat hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
