Sekdaprov Sumbar Dorong Transformasi Ekonomi Lokal Percepat Pembangunan Mentawai
PADANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat serta transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Hal itu disampaikannya saat mewakili gubernur sebagai keynote speaker dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari luar, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menilai kesiapan warga menjadi fondasi utama agar program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata.
Arry menjelaskan, Mentawai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, dan energi terbarukan. Namun potensi tersebut belum memberikan pengaruh signifikan karena struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer tanpa proses hilirisasi.
Ia menyebut, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perubahan pola ekonomi, potensi daerah sulit dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Arry juga menyoroti adanya paradoks pembangunan. Di satu sisi indikator sosial membaik, tetapi pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Kondisi ini terlihat dari rendahnya angka pengangguran, namun tingkat kemiskinan masih tinggi akibat rendahnya produktivitas.
Tantangan lain yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, risiko bencana, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi warga lokal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar mengarahkan kebijakan 2027 pada transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan peningkatan ketahanan daerah. Strateginya mencakup penguatan UMKM, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur guna membuka keterisolasian.
Ia juga menekankan pentingnya investasi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja setempat. Menurutnya, pola investasi perlu bergeser dari padat modal ke padat karya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Arry mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar percepatan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai harapan dan menjangkau wilayah terpencil.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan tantangan fiskal daerah pascapenerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Dengan kapasitas fiskal terbatas, peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi dinilai menjadi langkah strategis.
Diketahui, selain Mentawai, 16 kabupaten dan kota di Sumbar juga menggelar Musrenbang pada akhir Maret. Pemprov Sumbar menugaskan sejumlah pejabat sebagai narahubung untuk memastikan sinkronisasi program antara provinsi dan daerah.
Penugasan tersebut meliputi Kepala Badan Kesbangpol di Mentawai; Kepala Dinas Kehutanan di Pasaman dan Padang Pariaman; Kepala Dinas Pangan di Pesisir Selatan; Kepala DPMPTSP di Tanah Datar; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Solok; Asisten Pemerintahan dan Kesra di Limapuluh Kota; Sekretaris DPRD di Sijunjung; Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan di Dharmasraya; Kepala Dinas Pertanian di Agam; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Solok Selatan; Kepala Dinas Pariwisata di Payakumbuh; Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Padang; Kepala Dinas Perhubungan di Solok; Kepala Biro Organisasi di Padang Panjang; Asisten Administrasi Umum di Sawahlunto; serta Kepala Dinas Kesehatan di Pariaman.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
