Rakor Perpustakaan Sumbar 2026 Dorong Sinergi Program Literasi Berbasis Inklusi Sosial

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan sinergi dalam pengelolaan perpustakaan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Sabtu (8/8/2026).

Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi mengatakan transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan budaya membaca di tengah masyarakat.

Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan didorong menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi.

“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” ujar Medi.

Ia juga meminta perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan memperhatikan proses akreditasi. Menurutnya, akreditasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi salah satu indikator kualitas perpustakaan, baik dari sisi pengelolaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, dalam keynote speech bertema “Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia”, mengapresiasi tradisi literasi yang telah berkembang di Sumatera Barat.

Ia menyebut Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumbar pada 2025 berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 54,8 dan masih berada dalam kategori rendah. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat daerah berhenti melakukan penguatan literasi.

“Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” tegas Aminudin.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumadi, menjelaskan rakor tersebut digelar untuk menyamakan visi pengembangan perpustakaan di seluruh Sumbar sekaligus memperkuat koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Menurutnya, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian berbagai program literasi yang telah dilaksanakan di daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rakor tersebut diikuti jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta pegiat literasi dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Para peserta juga mengikuti sesi dialog dan tanya jawab mengenai berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat budaya literasi serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Sumbar.