Ekonomi Sumbar Tumbuh 5,02 Persen, Mahyeldi Fokus Tekan Pengangguran dan Jaga Inflasi
PADANG — Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren menggembirakan. Di tengah sorotan tingginya angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah justru meningkat menjadi 5,02 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen. Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Menurut Mahyeldi, kenaikan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dukungan pelaku usaha di daerah. Ia mengapresiasi peran kepala daerah yang dinilai konsisten menjaga stabilitas ekonomi di wilayah masing-masing.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui bahwa persoalan pengangguran masih menjadi perhatian publik. Ia menilai kondisi tersebut perlu dipahami secara utuh agar masyarakat tidak hanya melihat satu sisi dari kondisi ekonomi Sumbar.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan capaian penting, sekaligus menjadi modal untuk menekan angka pengangguran ke depan. Pemerintah daerah, katanya, akan mengarahkan kebijakan agar pertumbuhan positif ini berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi ke depan.
Pada kesempatan itu, Pemprov Sumbar turut meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar, singkatan dari Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi serta distribusi antarwilayah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyampaikan bahwa inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam rentang target nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, TPID, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Namun, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, terutama meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, serta potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
Ikram juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat yang didorong oleh naiknya pendapatan petani dan pekebun dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diantisipasi karena berpotensi memicu tekanan inflasi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga pangan, kelancaran distribusi energi, hingga risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Kegiatan HLM TPID Sumbar tersebut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
