Mahyeldi Paparkan Kemajuan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumbar di Forum KNEKS
PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Sumbar dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Istana Gubernur. Pertemuan itu juga diikuti jajaran OPD Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, serta instansi vertikal lainnya, dan menghadirkan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, Senin (11/5/2026).
Dalam paparannya, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui regulasi dan program strategis. Di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS) sebagai arah kebijakan daerah.
Ia menyebut penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting pembangunan sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat. Sepanjang 2025, berbagai inovasi dilakukan untuk membangun ekosistem halal yang lebih terstruktur.
Salah satu langkah konkret adalah penetapan kawasan Halal Life Style di sekitar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang difungsikan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda. Di lokasi ini rutin digelar kegiatan seperti Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, serta program KLIK MEMO.
Pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Sumbar terus menguat sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini terdapat 566 desa wisata dan Sumbar masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.
Dari sisi keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga menunjukkan pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga, didukung lima kantor cabang dan 123 layanan syariah.
Mahyeldi turut mengungkap rencana penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pembiayaan proyek-proyek prioritas daerah.
Upaya literasi juga diperluas melalui forum internasional seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit, serta program Sertifikasi Halal Gratis, Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi QRIS Syariah di masjid dan UMKM.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar menargetkan daerah ini menjadi pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat.
