Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Motor Ekonomi Syariah dan Wisata Halal Sumbar

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong pesantren mengembangkan usaha produktif berbasis syariah dan pariwisata halal untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Potensi tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal itu disampaikannya dalam seminar dan pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (27/10/2026).

Mahyeldi mengatakan, pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Sumbar.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui program ekonomi yang nyata, termasuk dengan mendorong pesantren mengembangkan UMKM dan memanfaatkan aset yang dimiliki secara produktif.

“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu landasan penguatan nilai ABS-SBK. Mahyeldi berharap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Seminar yang mengangkat tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional” tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kontribusi IAEI dalam merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan ekonomi syariah.

Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, mengatakan pengurus baru perlu mengonsolidasikan organisasi yang sempat mengalami kevakuman. Ia berharap IAEI kembali aktif sebagai wadah pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah serta pemangku kepentingan.

Ahmad Wira turut menekankan pentingnya koordinasi antara IAEI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Enam komisariat IAEI di sejumlah perguruan tinggi di Sumbar juga diharapkan aktif mengembangkan penelitian dan kaderisasi serta menerapkan gagasan ekonomi syariah di tengah masyarakat.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado, menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya, Sumbar perlu terus meningkatkan kualitas program, fasilitas, dan layanan pariwisata agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kolaborasi pemerintah, akademisi, pesantren, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Dengan dukungan tersebut, pesantren berpeluang menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata halal di Sumbar.