Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Berdampak Langsung pada Kesejahteraan Masyarakat

PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

Hal tersebut disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (27/4/26).

Muhidi mengatakan, otonomi daerah tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, kewenangan tersebut harus digunakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.

Ia menyebut pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Penguatan investasi juga dinilai penting untuk mendukung perkembangan UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Sumatera Barat.

Di sektor kesehatan, Muhidi menilai pemerataan pelayanan harus menjadi perhatian utama. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, katanya, membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.

Sementara dalam bidang pendidikan, pemerataan akses perlu terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi. Peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum, dan penyediaan fasilitas pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Muhidi juga menekankan perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana program yang dijalankan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Ia memastikan DPRD Sumbar akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengenai peran strategis otonomi daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan tetap menjaga sinergi bersama pemerintah pusat.

Sejumlah agenda penting turut menjadi perhatian, di antaranya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kolaborasi antardaerah, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa hakikat otonomi daerah bukan hanya terletak pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.