PADANG—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya keakuratan data dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026, yang diadakan di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, pada Kamis (30/1/2025).
Gubernur Mahyeldi mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar agar lebih memperhatikan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian data. Menurutnya, data yang akurat dan up-to-date sangat penting agar kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, memerlukan data yang selalu diperbarui agar besaran anggaran yang dibutuhkan dapat dihitung dengan lebih tepat.
“Sistem perizinan yang tertib di negara maju berbasis data yang akurat. Jika data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka akan ada sanksi. Ini harus menjadi pelajaran untuk kita agar lebih disiplin dalam mengelola data,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan agar Kepala OPD berkoordinasi dengan kementerian terkait saat bertugas ke Jakarta, guna memastikan maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya data yang akurat dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dua komponen utama dalam Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dihitung berdasarkan pendapatan tertentu dalam APBN.
Selain itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, dalam sesi diskusi mengungkapkan bahwa APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Data realisasi APBD selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pusat mencapai rata-rata 54,68%, sedangkan pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38%.
“Untuk memastikan besaran TKD yang diterima optimal, kita perlu memastikan data yang digunakan valid dan akurat, termasuk data mengenai pajak daerah dan kinerja fiskal,” tambah Rosail.
Dalam diskusi ini, turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar, Budi Lesmana, Ketua Tim Analisis BPS Sumbar, Eri Mardison, dan sejumlah pejabat dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya data yang akurat dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik.