BATUSANGKAR — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar membentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai langkah memperkuat koordinasi antardaerah. Forum ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan pelaksanaan program sekaligus memastikan target pembangunan tercapai. Pembentukan forum berlangsung dalam Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, 26–27 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengapresiasi terbentuknya forum tersebut. Ia menilai komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” ujar Arry di Batusangkar, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan kesepakatan bersama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Yozarwardi, ditetapkan sebagai ketua forum. Sementara itu, jabatan sekretaris dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Forum tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan setiap tiga bulan. Agenda rutinnya mencakup pembahasan kendala pembangunan, penyelarasan program antardaerah, serta pemantauan pencapaian target yang memerlukan dukungan bersama.
Arry menjelaskan, salah satu perhatian utama forum adalah realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026. Pembahasan juga mencakup optimalisasi dukungan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target,” jelas Arry.
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah agenda dibahas, mulai dari pelaksanaan pembangunan Triwulan III, realisasi TKD Tambahan Tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), hingga Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
Perwakilan pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing. Paparan tersebut menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan, mempercepat penyelesaian kegiatan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
Rapat turut menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bayu Setiawan Yuniarto, dan Sekretaris BPKAD Provinsi Sumbar, Etris, sebagai narasumber.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Ria Wijayanty, berharap forum tersebut dapat memperkuat pengendalian pembangunan melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai kendala dapat segera ditindaklanjuti, target pembangunan bisa tercapai, dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
