PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan diri menjadi host region atau tuan rumah Indian Ocean High-Level Forum 2027. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, di Istana Gubernuran, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan kesiapan Sumbar menjadi tuan rumah forum internasional yang berkaitan dengan penguatan kerja sama Indonesia bersama negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA).
Sumbar mengusulkan tema “One Ocean, Boundless Opportunities — Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas” untuk forum tersebut.
Mahyeldi mengatakan posisi geografis Sumbar yang berada di pantai barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu alasan pengajuan tersebut.
Selain posisi geografis, Sumbar juga memiliki potensi di bidang budaya, pariwisata, ekonomi, kelautan, serta masyarakat yang terbuka terhadap kerja sama internasional.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Indonesia, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan, dan masyarakat yang terbuka terhadap dunia,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, jika forum tersebut digelar di Sumbar, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda internasional yang berlangsung di daerah.
Menurutnya, forum dapat diarahkan menjadi bagian dari jejaring kerja sama strategis kawasan Samudra Hindia dengan mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, investor, akademisi, organisasi internasional, komunitas, serta masyarakat.
“Jika disetujui, kami akan gagas forum ini bukan sekadar konferensi, tetapi international platform yang mempertemukan berbagai pihak. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola laut, ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan, konektivitas dan perdagangan, serta kemitraan antardaerah dan antarnegara,” katanya.
Mahyeldi berharap forum tersebut dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret, tidak berhenti pada dialog. Sejumlah bidang yang dapat dikembangkan antara lain investasi, perdagangan, business matching, ekonomi biru, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, inovasi, dan konektivitas maritim.
Ia juga mendorong agar jejaring kerja sama IORA tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah pusat dan negara, tetapi dapat diperluas hingga pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kerja sama kawasan Samudra Hindia harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai daerah dan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan,” ujarnya.
Mahyeldi menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam IORA karena merupakan salah satu negara pendiri organisasi tersebut serta memiliki wilayah yang luas dengan garis pantai yang menghadap Samudra Hindia.
“Sumatera Barat siap mengambil bagian dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional convener sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang kolaborasi di kawasan Samudra Hindia,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, mengapresiasi inisiatif dan berbagai gagasan kerja sama yang disampaikan Pemprov Sumbar.
Santo mengatakan Kementerian Luar Negeri siap memberikan dukungan terhadap berbagai gagasan Pemprov Sumbar untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
Ia menyebut pada 2027 Kementerian Luar Negeri juga akan memulai kegiatan workshop terkait pengembangan kemitraan negara-negara anggota IORA, khususnya di bidang pariwisata, penanggulangan bencana, dan ekonomi biru.
“Pada saat yang sama, kami juga mendapatkan informasi dan siap untuk memberikan dukungan bagi berbagai kerja sama, berbagai kegiatan, berbagai forum yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk forum kerja sama di antara para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indian Ocean,” ungkap Santo.
Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Kerja sama itu sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur KSIA Aspasaf Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap, Kepala Biro Umum Andre Algamar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Pemerintahan Sumbar Medi Iswandi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Luhur Budianda.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
