Jakarta, – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 terancam batal bagi sejumlah pelamar akibat kendala dalam pembelian e-meterai, salah satu persyaratan wajib. Darlinsah, seorang calon pelamar, mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya saat mencoba mendaftar.
Setelah membeli e-meterai di situs Meterai Elektronik seharga Rp 50.000 plus biaya administrasi, ia mendapati situs tersebut mengalami eror saat digunakan.
“Saat saya coba pakai kemarin, webnya bisa diakses. Setelah saya lakukan pembayaran 5 buah e-meterai, web tidak bisa diakses lagi dan saya malah diblokir,” ungkap Darlinsah pada Rabu (4/9/2024).
Kendala ini tidak hanya dialami oleh Darlinsah, tetapi juga oleh banyak pelamar lain yang mengeluhkan masalah serupa di media sosial.
Tak sampai disitu, pelamar juga sudah berupaya menghubungi pihak PT Pos Indoensia. Namun juga ada kendala jaringan dari pusat. Sehingga belum berhasil mendapatkan E-meterai.
Pendaftaran CPNS 2024 dijadwalkan tutup pada Jumat (6/9/2024), menambah kepanikan di kalangan calon pelamar.
Peruri, sebagai penyedia e-meterai resmi, mengakui adanya gangguan di situs mereka akibat lonjakan trafik. Melalui akun Instagram @peruri.indonesia, Peruri menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa sistem antrian diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Sebagai solusi, Peruri menawarkan pengembalian dana bagi pembeli e-meterai yang tidak dapat digunakan, dengan proses pengembalian hingga 75 persen dari total pembayaran dan waktu pemrosesan hingga 45 hari kalender.
Meski begitu, pengembalian dana ini dinilai belum memadai untuk menyelesaikan masalah mendesak yang dihadapi para calon pelamar CPNS.
Selain Peruri, pelamar bisa mencoba membeli e-meterai melalui platform lain seperti Skill Academy E-Meterai, Signing ID, Materai ID, dan Mekari. Namun, beberapa di antaranya juga mengalami stok habis atau gangguan layanan.
Dengan batas waktu pendaftaran yang semakin mendekat, diharapkan pihak terkait segera menemukan solusi agar pelamar tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS 2024.