Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Barat, AfniwirmanPADANG, — Lahan persawahan yang sempat terendam dan rusak akibat bencana hidrometeorologi pada Desember 2025 mulai kembali dibenahi di berbagai wilayah Sumatera Barat. Kegiatan petani berangsur normal seiring pelaksanaan program rehabilitasi dan optimasi lahan yang dijalankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. 18 April 2026.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Barat, Afniwirman, menyampaikan bahwa pemulihan diarahkan pada percepatan perbaikan lahan terdampak sekaligus peningkatan produktivitas pertanian. Langkah ini didasarkan pada hasil survei gabungan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Sumbar setelah bencana.
Hasil pendataan menunjukkan sekitar 3.902 hektare sawah terdampak banjir dan membutuhkan penanganan segera. Secara keseluruhan, luas lahan terdampak mencapai sekitar 7.000 hektare, terdiri dari 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, dan sisanya tergolong rusak berat.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp228 miliar dalam DIPA satuan kerja dinas terkait di Sumbar pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp32 miliar difokuskan khusus untuk rehabilitasi sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang di sejumlah kabupaten dan kota.
Bantuan disalurkan melalui mekanisme APBN yang langsung diterima kelompok tani. Prosesnya melalui tahapan penetapan calon petani dan calon lokasi, penandatanganan SPKS, penyusunan rencana kerja, hingga pengajuan pencairan oleh PPK di daerah.
Afniwirman merinci, lahan rusak ringan mendapat bantuan Rp4,6 juta per hektare dengan tambahan biaya olah lahan Rp900 ribu per hektare. Untuk rusak sedang, bantuan mencapai Rp13,5 juta per hektare ditambah biaya olah lahan dengan nilai yang sama.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan irigasi, normalisasi lahan, serta penyediaan sarana produksi pertanian di lokasi terdampak.
Sejumlah daerah telah mencatat pencairan anggaran hingga 100 persen kepada kelompok tani, di antaranya Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Meski demikian, secara keseluruhan progres pencairan masih terus dikejar. Dari total anggaran Rp32,97 miliar untuk penanganan sawah terdampak, sekitar Rp16,11 miliar atau 48,9 persen telah ditransfer ke rekening kelompok tani.
Perkembangan juga terlihat pada program Optimasi Lahan. Dari target 2.802 hektare, seluas 2.415 hektare telah memasuki tahap kontrak, sementara pencairan anggaran sudah mencakup 2.129 hektare.
Kabupaten Solok menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 1.247 hektare yang seluruhnya telah berkontrak hingga pencairan. Padang Pariaman menyusul dengan 446 hektare, kemudian Tanah Datar 180 hektare, dan Kota Padang 210 hektare yang juga terealisasi penuh.
Untuk program rehabilitasi sawah dengan target 1.100 hektare, sebanyak 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare telah memasuki tahap pencairan.
Kabupaten Solok kembali mencatat penyelesaian penuh dengan 253 hektare tuntas hingga pencairan. Padang Pariaman mencapai 198 hektare, sementara Kota Padang dan Tanah Datar juga telah menyelesaikan seluruh volume yang direncanakan.
Afniwirman menambahkan, masih terdapat daerah yang berada pada tahap awal pelaksanaan seperti Limapuluh Kota dan Pasaman. Upaya percepatan terus dilakukan agar pelaksanaan di daerah tersebut segera menyusul.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kelancaran administrasi di tingkat kelompok tani. Pembukaan rekening, kelengkapan dokumen, dan pengajuan pencairan menjadi faktor penting di lapangan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan pendampingan agar seluruh tahapan berjalan cepat dan tepat, sehingga lahan pertanian yang sempat terdampak dapat segera kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
