Lapor Pak Prabowo, Kejati Sumbar Hentikan Penyidikan Dana Covid-19 yang Diusut Jaksa Teladan Hadiman

Padang, – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 pengadaan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) tahun 2020 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar telah dihentikan (SP3) oleh Kejati Sumbar pada 19 Desember 2024 kemarin dengan alasan tidak cukup bukti, padahal penyidikan sudah dilakukan sejak 18 April 2024.

Sebagaimana diketahui, kasus ini mulanya diusut oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar yang waktu itu dijabat Hadiman. Ia adalah Jaksa Teladan dalam Integritas pada perhelatan Adhyaksa Awards 2024.

Baca Juga

Penghargaan Bergengsi: Hadiman Aspidsus Kejati Sumbar Finalis Tiga Besar Jaksa Teladan dalam Integritas Adhyaksa Awards 2024

01 Jul 2024

Teladan dalam Integritas Hadiman bukanlah hal baru dalam dunia kejaksaan. Sebelumnya, pada tahun 2021, Ia telah meraih gelar Kajari Terbaik Se-Indonesia saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Kilas balik kasus dana Covid-19 BPBD Sumbar bahwa pada 31 Mei 2024 lalu, Hadiman kepada wartawan mengatakan tim penyidik telah memeriksa 19 saksi yang terdiri dari pejabat BPBD Sumbar, rekanan, dan ahli terkait.

Hadiman meyakini proses penyidikan hanya menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara oleh auditor internal kejati. “Setelah penghitungan kerugian negara keluar, kita akan segera menetapkan tersangka,” tegas Hadiman.

Baca Juga

Anies: Tidak Meniru Pemerintah Belanda, Masalah Jakarta Harus Diselesaikan

13 Des 2023

Sayangnya, kasus belum dituntaskan Hadiman. Pada Agustus 2024, Ia dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Prapenuntutan, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Jampidum Kejaksaan Agung. Demikian juga dengan Kajati Sumbar yang waktu itu dijabat Asnawi berakhir masa kerjanya di Sumbar.

Hadiman digantikan Fajar Mufti sebagai Aspidsus, dan untuk jabatan Plt Kajati Sumbar dilanjutkan Wakajati, Sugeng Hariadi. Pada 9 Agustus 2024, Kejati Sumbar resmi memiliki pimpinan definitif posisi Kajati Sumbar diisi oleh Yuni Daru Winarsih.

Ruhut Sitompul Desak Kejati Sumbar

Sebelum SP3 kasus ini, Politisi PDIP Ruhut Sitompul juga memberikan perhatian. “Kajati jangan macam-macam. Karena Jaksa Agung tidak main – main dalam pemberantasan korupsi. Apalagi beliau dipercaya kembali jadi Jaksa Agung”, kata Fungsionaris DPP PDIP itu kepada Wartawan, Sabtu (21/12/2024).

Menurut eks DPR RI itu, Kejati Sumbar harus mengambil sikap bila audit kerugian negara sudah keluar. “Bila data sudah lengkap, harus segera mengambil sikap. Kejaksaan Agung juga harus mengambil sikap, dan Kejaksaan Agung harus dikabarkan”, ujar Ruhut.

Kembali dipertegas Raja Minyak ini, Presiden Prabowo benar-benar serius mencegah dan memberantas koruspi. “Ini bukan mencegah tapi memberantas, bila memang ada kebocoran. Jaksa Agung mesti cepat memerintahkan bawahannya. Bila Jaksa Agung belum tahu, segera kabarkan”, tukas Ruhut.

Kejati Sumbar Lakukan Press Release Setelah Didesak Ruhut Sitompul

Berbagai pihak terus menyorot kinerja Kejati Sumbar. Akhirnya pada Senin 23 Desember 2024, Kejati Sumbar lakukan press release penghentian penyidikan.

“Dalam perkara ini belum ada pemenuhan terhadap Mens Rea dan juga unsur pada pasal yang disangkakan yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” bunyi kutifan press release.

IAW Desak Jaksa Agung Supervisi

Setelah penghentian kasus dugaan korupsi dana covid-19 pada 19 Desember 2024, Kejati Sumbar disorot banyak pihak termasuk oleh Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak Jaksa Agung melakukan supervisi terhadap kasus yang telah menjadi perhatian publik ini.

Sekretaris pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan kalau diperhatikan penghentian kasus dugaan korupsi dana covid-19 di Kejati Sumbar. Ini menjadi patut untuk jadi perhatian Jamwas.

Pertama menurut Iskandar, kasus sudah berjenjang, artinya sudah ada penyidikan yang kuat, sebab sebelumnya sudah ada penyelidikan yang dilakukan tentu dengan sistematis.

“Kami mendesak Jaksa Agung lakukan supervisi terhadap SP3 Kejati Sumbar. Terlebih sudah menjadi perhatian publik sejak awal. Saran kami segera ditangani Jamwas”, tegas Iskandar Sitorus.