Padang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pidato sambutan pertama Gubernur Sumbar masa jabatan 2025–2030, Mahyeldi Ansharullah, Senin (3/3/25) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menjadi momentum awal sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Sumbar lima tahun ke depan. Turut hadir para Wakil Ketua DPRD — Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, Iqra Cissa — Plt Sekwan Maifrizon, anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran OPD Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan visi dan misi gubernur berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang.
“Masa jabatan 2025–2030 merupakan periode krusial karena menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPD Sumbar 2025–2045, yang merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegas Muhidi.
Ia juga meminta Gubernur Mahyeldi segera menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2030 ke DPRD agar menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur.
Pidato Gubernur Mahyeldi yang bertajuk “Mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan 2025–2030” disambut penuh perhatian oleh para anggota dewan. Gubernur menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang berpijak pada keadilan sosial, penguatan ekonomi berbasis UMKM, pendidikan berkualitas, dan keberlanjutan lingkungan.
Visi yang disampaikan Mahyeldi mendapat perhatian khusus dari DPRD Sumbar yang siap menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi demi mendukung program-program prioritas gubernur demi kesejahteraan masyarakat.
“DPRD siap bekerja sama, namun juga akan tetap kritis dan konstruktif agar arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat Sumbar,” tutup Muhidi.
Rapat paripurna ini menandai dimulainya babak baru kemitraan antara DPRD Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi dalam menyongsong pembangunan lima tahun ke depan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.