HUKUM

18 jam lalu | HUKUM

Prof. Abdul Latif Apresiasi Disertasi tentang Hak Imunitas DPR

JAKARTA — Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., memberikan apresiasi terhadap disertasi Raden Deltanto Sarwi Diatmiko yang mengkaji rekonstruksi hak..

20 jam lalu | HUKUM

Disertasi Achmad Fuady Tuai Apresiasi, Prof. Abdul Latif: Reformasi Hukum Persaingan Usaha Diperlukan

JAKARTA — Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., merespons disertasi berjudul “Reformulasi Politik Sanksi Pidana terhadap Larangan Praktik Monopoli dan..

1 hari lalu | HUKUM

Operasi Sikat Singgalang 2026: Satreskrim Polres Pasbar Ungkap 7 Kasus Kejahatan

PASAMAN BARAT — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, berhasil mengungkap tujuh kasus tindak pidana kejahatan..

1 hari lalu | HUKUM

Polda Sumbar Gandeng Dinas Pariwisata dan Satpol PP Perkuat Pengamanan Kawasan Wisata

PADANG — Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)..

4 hari lalu | HUKUM

Prof. Abdul Latif: Hukum Indonesia Harus Bersiap Hadapi Era Robot Medis Berbasis AI

JAKARTA — Ketua Tim Penguji Proposal Penelitian Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., menyoroti pentingnya..

6 hari lalu | HUKUM POLITIK

Jadi Jampidsus Baru, Kuntadi Diminta Sahroni Buktikan Independensi Kejaksaan

AKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Kuntadi sebagai..

1 minggu lalu | HUKUM

Prof. Abdul Latif Soroti Politik Hukum SPBE: Digitalisasi dan Resentralisasi Persempit Diskresi Kepala Daerah

Jakarta – Guru Besar Hukum, Prof. Abdul Latif, menyoroti dampak politik hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap penyelenggaraan pemerintahan..

1 minggu lalu | HUKUM

Kapolda Sumbar Perkuat Sinergi Penegak Hukum, Sambangi Pengadilan Tinggi Padang

PADANG – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., terus memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum di Sumatera..

2 minggu lalu | HUKUM NASIONAL

APH Mempertontonkan Ego Sektoral dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum (Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta) Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat)..

2 minggu lalu | HUKUM PENDIDIKAN

Kuliah Umum FH Universitas Bung Hatta Bahas Masa Depan Hukum Pidana KUHP Nasional

PADANG – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terus menjadi perhatian kalangan akademisi..