DPRD Padang Kawal Ketat RPJMD 2025–2029: Fokus pada Pendidikan dan Transparansi Data
Padang – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam mengawal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan cermat dan kritis. Selama dua hari, Rabu dan Kamis (4–5 Juni 2025), pembahasan intensif dilakukan bersama Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Padang.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Padang, H. Iskandar, menegaskan bahwa dokumen perencanaan RPJMD masih membutuhkan banyak penyempurnaan, terutama dalam aspek keterkaitan antara visi-misi kepala daerah, RPJMD, dan rencana strategis perangkat daerah.
“Karena ini masih tahap perencanaan, maka perlu kita benahi bersama. DPRD hadir untuk memastikan semua unsur perencanaan saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan Pansus IV adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini telah terintegrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Iskandar menilai langkah ini sebagai kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam seleksi siswa baru.
“Kalau daya tampung sekolah 28 siswa, maka hanya 28 yang bisa diterima, dan data itu sudah terkunci di Dapodik. Sistem ini tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.
DPRD Padang juga mengapresiasi keberadaan petunjuk teknis (juknis) PPDB yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Wali Kota. Menurut Iskandar, juknis tersebut sangat teknis dan rinci, serta menjadi acuan penting dalam menjaga objektivitas seleksi siswa.
Lebih lanjut, DPRD turut memberikan perhatian terhadap program unggulan Pemerintah Kota Padang, Padang Juara, yang akan dibahas lebih lanjut dalam APBD Perubahan 2025. Program ini dinilai strategis karena menyasar siswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami mendukung program ini, tetapi angkanya harus jelas. Data penerima harus berbasis pada sumber yang valid agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Iskandar.
Ia menambahkan, DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk menyempurnakan basis data dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan program tepat sasaran.
Dengan sikap tegas dan penuh tanggung jawab, DPRD Kota Padang kembali menunjukkan perannya sebagai pengawas kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
