PADANG – Kabar baik bagi para pekerja di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.383.258. Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.182.955.
Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang telah ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. UMP terbaru tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Gubernur Mahyeldi mengatakan, penyesuaian upah minimum merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Meski demikian, kebijakan tersebut tetap harus memperhitungkan kondisi dan kemampuan pelaku usaha agar pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dapat berjalan beriringan. Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Ia berharap kenaikan UMP tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan pekerja beserta keluarganya, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengungkapkan bahwa besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat melalui rapat pleno yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Pembahasan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, kalangan pengusaha, perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh, hingga akademisi. Dalam menentukan besaran kenaikan, Dewan Pengupahan menggunakan sejumlah indikator ekonomi sebagai bahan pertimbangan.
Di antaranya inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara kumulatif atau c-to-c, serta nilai alfa yang ditetapkan sebesar 0,7. Firdaus menjelaskan, seluruh indikator tersebut dikaji bersama untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang proporsional dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Tak hanya menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258.
Angka ini lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan upah minimum provinsi. Rekomendasi upah sektoral tersebut mencakup empat bidang usaha, yakni perkebunan kelapa sawit dengan KBLI 01262, industri minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dengan KBLI 10431, industri minyak goreng kelapa sawit dengan KBLI 10437, serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dengan KBLI 35151. Firdaus menerangkan, pemberlakuan upah minimum sektoral didasarkan pada karakteristik dan kondisi pekerjaan di masing-masing sektor.
Faktor seperti tingkat keterampilan, risiko pekerjaan, beban kerja, hingga kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah. Melalui kebijakan pengupahan tahun 2027 ini, Pemprov Sumbar berharap kesejahteraan dan perlindungan pekerja semakin meningkat. Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan tetap berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan demikian, kenaikan UMP dan rekomendasi UMSP 2027 diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun hubungan industrial yang adil, harmonis, dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha di Sumatera Barat.