
JATINANGOR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik di Sumbar, Rabu (5/8/2026).
Penghargaan itu diserahkan langsung Rektor IPDN, Halilul Khairi, dalam upacara yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Halilul Khairi mengatakan, IPDN menilai Mahyeldi menunjukkan kepemimpinan yang mampu mendorong birokrasi menjadi lebih profesional dan adaptif melalui berbagai langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, hal tersebut juga terlihat dari kemampuan Pemprov Sumbar menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat serta kerja sama lintas pihak.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang kini menduduki berbagai posisi strategis serta berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar.
Mahyeldi mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada dirinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, alumni IPDN, serta masyarakat Sumbar.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Mahyeldi menegaskan keberhasilan pemerintah tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran maupun jumlah program yang dijalankan. Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan penghargaan tersebut juga menjadi amanah untuk memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia menilai kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dijaga melalui kinerja nyata dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebelum menghadiri prosesi penganugerahan, Mahyeldi juga memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar. Ia mengajak para calon pamong membangun kepemimpinan yang berintegritas dan profesional serta menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Prosesi penganugerahan dihadiri jajaran pimpinan IPDN dan ribuan praja IPDN. Hadir pula Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.