Jelang Sukuk Daerah 2027, Pemprov Sumbar Perkuat SDM Pengelola Pembiayaan

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU). Pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Pemprov Sumbar menuju penerbitan Sukuk Daerah pada 2027, Senin (3/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 itu merupakan kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pelatihan digelar di Aula Kantor Bappeda Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan pembentukan DMU merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam merancang dan mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional.

Menurutnya, keberadaan DMU penting agar pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan kemampuan APBD.

“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebut kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan konektivitas hingga penanganan bencana. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan dengan tetap mengutamakan tata kelola dan prinsip kehati-hatian.

“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional,” katanya.

Mahyeldi mengungkapkan, salah satu alternatif pembiayaan yang sedang dipersiapkan Pemprov Sumbar adalah penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.

Keberadaan DMU diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menyiapkan proses tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan pembiayaan.

Selain menyiapkan skema pembiayaan, DMU juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam mempersiapkan pembentukan DMU dan rencana penerbitan Sukuk Daerah.

Selama lima hari pelatihan, peserta akan mendapatkan berbagai materi, di antaranya regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, serta mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.

“Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora, menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, pembentukan DMU dapat memperkuat tata kelola pembiayaan daerah sehingga pengelolaannya lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan.

Pelatihan DMU tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asian Development Bank.

Melalui pelatihan tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang memiliki kapasitas dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional, sekaligus mendukung persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.