Sumbar Dorong Mentawai Jadi Sentra Tambak Udang Terintegrasi

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kawasan budidaya udang vaname terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF). Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang menilai lokasi yang diajukan memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang skala industri. Menteri KKP bahkan langsung menginstruksikan jajarannya melakukan survei lapangan, Jumat (7/8/2026).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, usulan tersebut merupakan upaya Pemprov Sumbar menjemput peluang investasi strategis KKP yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,2 triliun. Pengembangan kawasan direncanakan mencakup lahan lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi sekitar 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun.

“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” ujar Mahyeldi usai bertemu Menteri KKP dan jajaran di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

Menurut Mahyeldi, Menteri KKP menilai kondisi topografi dan karakteristik perairan di lokasi yang diusulkan cukup sesuai untuk budidaya udang vaname. Sebagai tindak lanjut, Direktur Budi Daya Air Payau diperintahkan melakukan survei langsung ke Kepulauan Mentawai untuk memastikan aspek teknis, lingkungan serta kesiapan infrastruktur pendukung.

“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” katanya.

Lokasi yang diajukan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luas sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare. Berdasarkan kajian Pra-Amdal LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang vaname karena memiliki bentang pantai yang luas, topografi relatif landai dan karakteristik perairan yang mendukung.

Mahyeldi menegaskan, rencana tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah kepulauan. Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Syefdinon mengatakan, rencana pengembangan ISF tersebut juga mendapat respons positif dari Pemkab Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat. Bupati Mentawai bersama jajarannya telah turun ke lokasi dan berkomunikasi dengan tokoh adat serta masyarakat guna memastikan persiapan dilakukan secara partisipatif.

“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” kata Syefdinon.

Ia menjelaskan, ISF Mentawai dirancang dengan konsep eco-efficiency dan zero waste melalui sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem tersebut meliputi intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan penerapan prinsip good aquaculture practices dalam pengembangan tambak udang modern.

Sebagai langkah lanjutan, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP serta para pemangku kepentingan terkait. Tim tersebut akan memastikan berbagai kebutuhan dan tahapan awal dapat disiapkan secara terukur.

“Target kita dalam 2–3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” ujar Syefdinon.

Dalam pertemuan dengan Menteri KKP, Gubernur Mahyeldi didampingi Prof. DR. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, Kepala DKP Sumbar Syefdinon, Kepala Bappeda Sumbar DR. Zefnihan, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fuzan Zainon.

Sementara dari Pemkab Kepulauan Mentawai hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, Wakil Ketua I Juni Arman, Wakil Ketua II Bruno Guimek Sagalak, Kepala Baperinda Desti Seminora, Kepala BPKAD Rinaldi dan Kepala Dinas Perikanan Zakirman.