PADANG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Padang kembali menjadi sorotan. Di tengah berakhirnya proses pemenuhan daya tampung sekolah negeri, masih banyak calon siswa yang belum memperoleh sekolah sehingga dikhawatirkan berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.
“Hingga sekarang masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah. Bisa jadi anak-anak ini akhirnya tidak melanjutkan pendidikan karena masuk sekolah swasta juga tidak semua keluarga mampu membiayainya. Jangan sampai mereka gagal sekolah atau bahkan putus sekolah,” kata Muharlion, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat program unggulan Pemerintah Kota Padang yang menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Muharlion menilai persoalan daya tampung tidak bisa diselesaikan hanya saat pelaksanaan penerimaan murid baru setiap tahun, melainkan harus dibarengi kebijakan jangka panjang. Salah satunya melalui penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah di kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Apakah nanti diperlukan penambahan lokal baru atau bahkan membangun sekolah baru, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya terus bertambah. Ada sekolah yang kelebihan kapasitas, tetapi ada juga sekolah yang justru masih sepi peminat,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kota Padang akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan, guna mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2026 sekaligus mencari solusi atas ketimpangan daya tampung antar sekolah.
“Kami akan memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan SPMB ini secara menyeluruh agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Menurut Muharlion, evaluasi tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki perencanaan yang lebih matang dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan persebaran peserta didik di setiap wilayah.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan daya tampung sekolah berkaitan erat dengan upaya menekan angka anak tidak bersekolah di Kota Padang. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota segera mengambil langkah konkret agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
