
SOLOK — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik terus berjalan. Setelah proses pengadaan tanah dinyatakan tuntas, proyek infrastruktur strategis tersebut kini telah memasuki tahap pekerjaan fisik, sebagaimana terlihat saat peninjauan pada Kamis (17/9/2026).
Dalam peninjauan itu, Mahyeldi didampingi sejumlah pihak terkait, di antaranya Hutama Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ia melihat langsung perkembangan pekerjaan sekaligus menerima penjelasan teknis mengenai tahapan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.
“Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, untuk masalah tanah sudah selesai. Berarti sekarang HPSL selaku pelaksana sudah bergerak untuk pembangunan fisik. Dan sekarang ini progresnya cukup menggembirakan,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik bukan pekerjaan sederhana. Selain membutuhkan perencanaan matang, konstruksinya juga memiliki desain yang berbeda pada sejumlah bagian.
Berdasarkan penjelasan tim teknis, Jembatan 3 dan Jembatan 4 memiliki karakter konstruksi yang berbeda. Salah satunya berupa konstruksi melengkung dengan bentang hingga sekitar 180 meter, sedangkan bagian lainnya menggunakan konstruksi cable-stayed dengan bentang sekitar 300 meter.
“Ini suatu hal yang tidak sederhana. Alhamdulillah dari pelaksana dan juga tim yang ahli-ahli, mereka ini luar biasa. Ini suatu kebanggaan juga bagi kita,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan tersebut, mulai dari HPSL, Kementerian Pekerjaan Umum, Agrinas, DPR RI, pemerintah kabupaten dan kota, jajaran teknis, hingga masyarakat.
Mahyeldi menilai koordinasi dan komunikasi antarpihak menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan. Menurutnya, proses pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik juga memberikan pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Sumatera Barat.
“Semangat kebersamaan ini harus dikembangkan. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hasil saya, karena semuanya adalah hasil kerja bersama dan sinergi banyak pihak,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam proses yang berkaitan dengan kebutuhan lahan. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat dan pandangan sejak awal proses pembangunan.
“Di Sumatera Barat ini sebenarnya masalah lahan tidak sulit, yang penting komunikasi dengan masyarakat harus lancar, minta pendapat dan pandangan mereka. Ketika masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan secara maksimal, maka percepatan bisa diwujudkan,” katanya.
Sementara itu, PPK Sitinjau Lauik, Risma, yang mewakili pihak Balai, menjelaskan bahwa pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Melalui skema tersebut, badan usaha memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan sekaligus operasional dan pemeliharaan infrastruktur selama masa layanan.
Risma menjelaskan, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada Tikungan Panorama 1 yang memiliki radius tikungan kecil serta kemiringan cukup tinggi.
Kondisi itu selama ini menjadi salah satu tantangan bagi kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan angkutan logistik.
Ia mengatakan, kendala yang sebelumnya muncul dalam proses pengadaan tanah kini telah diselesaikan. Dengan demikian, pekerjaan konstruksi dapat berjalan lebih optimal.
Penyesuaian terhadap jadwal kerja sama juga telah dilakukan. Berdasarkan penyesuaian tersebut, target penyelesaian konstruksi Fly Over Sitinjau Lauik ditetapkan pada Mei 2028.
“Dengan tuntasnya pembebasan lahan ini, kami optimis pembangunan akan berjalan lebih optimal. Target kita ini tuntas Mei 2028,” ujarnya.
Mahyeldi berharap koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak tetap dijaga hingga seluruh tahapan pembangunan selesai. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan keselamatan, konektivitas, kelancaran mobilitas masyarakat, serta distribusi logistik di Sumatera Barat.