Pemprov Sumbar Percepat Sekolah Rakyat, Vasko: Kemiskinan Tak Boleh Menghalangi Masa Depan Anak

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Komitmen tersebut kembali disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, usai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Dharmasraya, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Vasko, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarganya.

“Anak yang berasal dari keluarga prasejahtera itu bukan tidak pintar, mereka hanya belum memiliki kesempatan yang sama. Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Sumatera Barat untuk meraih cita-citanya,” kata Vasko.

Ia mengatakan, mulai beroperasinya Sekolah Rakyat permanen pertama di Sumatera Barat menjadi langkah penting dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat pertama di Sumatera Barat sudah mulai beroperasi di Dharmasraya. Ini menjadi awal yang baik, dan kita akan terus mengupayakan agar sekolah serupa dapat hadir di kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat,” ujarnya.

Vasko menilai keberhasilan menghadirkan Sekolah Rakyat di Sumbar merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Strategis Nasional di bidang pendidikan.

Ia mengungkapkan, upaya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat telah dilakukan sejak 11 November 2025. Saat itu, dirinya bersama Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Solok, dan Bupati Dharmasraya bertemu dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Vasko menegaskan keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, menyiapkan dukungan, serta memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan.

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi Dharmasraya sebagai Sekolah Rakyat permanen pertama di Sumatera Barat.

Sekolah Rakyat merupakan Program Strategis Nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan gratis dengan sistem berasrama, didukung fasilitas makanan bergizi, komputer, akses internet, pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS), serta penguatan literasi digital.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Wildan Humaidi, mengatakan seluruh kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi pemerintah agar mereka dapat fokus mengikuti proses belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi Dharmasraya yang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa menampung 390 peserta didik. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sumbar, terdiri atas 268 siswa dari Kabupaten Dharmasraya, 60 siswa dari Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing satu siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi.

Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun hingga mencapai 500 sekolah pada 2029. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak anak-anak di Sumbar memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.