Sekdaprov Sumbar Tekankan Transformasi UKPBJ Jadi Penggerak Kualitas Belanja Daerah
BUKITTINGGI — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mendorong percepatan transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat. Arahan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
Menurut Arry, pengadaan barang dan jasa kini bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah yang langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus mampu menghadirkan manfaat konkret bagi publik.
Ia menekankan bahwa kebijakan belanja pemerintah saat ini menuntut efisiensi, adaptivitas, dan prinsip value for money. Karena itu, UKPBJ dituntut memperkuat peran dalam mengawal efektivitas proses pengadaan dari awal hingga akhir.
Tantangan pengadaan, lanjutnya, semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari cepatnya pelaksanaan lelang, tetapi dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan dari proses tersebut. Transformasi menuju UKPBJ proaktif dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam arahannya, Arry merinci empat langkah penting, yakni memperkuat UKPBJ sebagai pusat keunggulan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, meningkatkan kematangan kelembagaan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah berada pada level proaktif penuh sejak 2024, seraya mendorong kabupaten dan kota untuk segera mencapai standar serupa agar kualitas pengadaan merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh UKPBJ diminta menyusun roadmap penguatan kelembagaan, mempererat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar, Cerry, menyebut rakor ini sebagai momentum penyamaan persepsi dan penguatan peran UKPBJ dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi. Peran UKPBJ kini telah bergeser, tidak hanya melaksanakan tender, tetapi ikut terlibat sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar turut menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat integritas dan menjadikan pengadaan sebagai penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar semakin profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
