Mulyadi DPRD Padang Kritik Capaian OPD: Angka Tinggi, Dampak ke Masyarakat Masih Lemah
Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi MuslimPadang, – DPRD Kota Padang melalui Panitia Khusus (Pansus) IV menggelar pembahasan intensif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2025 selama dua hari, Senin–Selasa (30–31/3/2026) di kantor DPRD Kota Padang, Air Pacah.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Pansus IV, Mulyadi Muslim, menyoroti paparan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengklaim capaian kinerja mendekati 100 persen, bahkan ada yang melampaui target berkat sinergi dengan berbagai pihak.
Namun, Mulyadi menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan program sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga oleh DP3AP2KB Kota Padang yang dinilai belum memiliki indikator output dan outcome yang terukur.
“Ketika ditanya dampak pasca-sosialisasi, OPD terkait belum bisa menjelaskan karena tidak ada rencana monitoring dan evaluasi maupun tindak lanjut kegiatan,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, pola serupa terjadi di banyak OPD. Program berjalan sesuai rencana, serapan anggaran tergolong baik, bahkan terdapat efisiensi. Namun inovasi program, kolaborasi lintas OPD, serta ukuran keberhasilan yang benar-benar dirasakan masyarakat masih lemah.
Mulyadi juga menyoroti rendahnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan Youth Center oleh Dinas Pariwisata Kota Padang yang dinilai belum sebanding dengan biaya operasional dan honor petugas, termasuk sewa LPC di kawasan Taplau.
Selain itu, ia menilai kolaborasi lintas perangkat daerah belum maksimal, seperti sinergi pengembangan sentra rendang antara Dinas Pariwisata dan Dinas Nakerin, pengelolaan Pantai Air Manis antara Dinas Pariwisata dan Perumda PSM, serta rencana pembangunan portal kolam renang oleh Dispora bersama Dishub yang belum terealisasi akibat persoalan tugas dan kewenangan.
Mulyadi menegaskan, evaluasi LKPj ini harus menjadi momentum perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Padang.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
