DPRD Sumbar Soroti Tekanan Fiskal, Perlambatan Ekonomi, dan Dampak Bencana dalam LKPJ 2025
Padang, – DPRD Sumatera Barat menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ yang digelar di Padang, Senin (16/3/2026).
Dalam rapat tersebut, berbagai catatan penting mengemuka. Mulai dari tekanan fiskal daerah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, hingga penanganan dampak bencana yang dinilai belum berjalan optimal.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dihadapkan pada situasi yang tidak ringan.
Ia menilai rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 16 kabupaten/kota memberi tekanan besar terhadap infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, proses pemulihan pascabencana belum berlangsung maksimal sehingga berdampak langsung pada kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.
Data yang dipaparkan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 berada di angka 3,37 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Penurunan tersebut, kata Muhidi, menjadi indikator bahwa strategi pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah belum cukup kuat untuk menahan dampak kondisi yang terjadi.
Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian DPRD. Kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dinilai mempersempit ruang gerak keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa tekanan fiskal yang terjadi perlu direspons dengan kebijakan yang tepat agar program pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal.
Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD tetap mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan yang berada di level 5,31 persen. Namun, indikator tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
