Muharlion Tegaskan DPRD Padang Siap Kawal Aspirasi Warga Koto Tangah hingga Pemerintah Pusat

PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat setelah menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kantor Camat Koto Tangah. Kegiatan yang berlangsung penuh antusias itu menjadi wadah dialog langsung antara masyarakat dan para wakil rakyat, Sabtu (2/5/2026).

Dalam reses tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Beragam usulan mengemuka, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan drainase lingkungan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Muharlion hadir bersama Anggota DPR RI Komisi IV Rahmat Saleh, Anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim, Sekretaris Camat Koto Tangah, para lurah se-Kecamatan Koto Tangah, serta pengurus dan anggota KSB se-Kecamatan Koto Tangah.

Menurut Muharlion, reses merupakan agenda penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan. Aspirasi yang diterima, katanya, akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan dan pengawalan program pembangunan daerah.

“Reses bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum bagi kami untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami perjuangkan, baik di tingkat kota maupun hingga ke pemerintah pusat,” ujar Muharlion.

Ia menilai kolaborasi antara DPRD Kota Padang, Pemerintah Kota Padang, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Muharlion juga menyebut kehadiran Rahmat Saleh dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperjuangkan berbagai usulan masyarakat Koto Tangah di tingkat nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan serta program ketahanan pangan.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, normalisasi drainase guna mengurangi risiko banjir, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan.