BPK Temukan Indikasi Kerugian Daerah Kota Padang Atas Penyalahgunaan Hak Pakai Toko Pasar Ratusan Juta Rupiah
Ilustrasi uangPadang, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemko Padang tahun anggaran 2021 ternyata tidak hanya menemukan Hak Pakai atau Kartu Kuning 2 Toko Pasar milik Pemko Padang diagunkan pedagang ke bank. BPK juga mengungkap adanya indikasi kerugian daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan kekayaan milik daerah yang berasal dari pengalihan dan pemanfaatan sewa toko minimal sebesar Rp350.312.000,00.
Terungkap bahwa terdapat 33 pedagang yang tidak memiliki hak pakai. Hasil konfirmasi tim pemeriksa BPK kepada 17 pedagang di Pasar Lubuk Buaya diketahui 14 pedagang bukan pemegang Buku Kuning, sedangkan dari konfirmasi kepada 24 pedagang di Pasar Bandar Buat diketahui 19 pedagang bukan pemegang Buku Kuning. Para pedagang tersebut menyewa toko kepada pemegang hak pakai dhi. pemegang Buku Kuning tanpa adanya persetujuan dari Dinas Perdagangan.
Dinas Perdagangan maupun UPTD Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat belum melakukan upaya penghentian praktik sewa kepada pihak ketiga. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa nilai sewa yang dibayarkan jauh lebih tinggi dari retribusi sewa kios/toko yang dibayarkan kepada Pemko Padang yaitu antara Rp4.000.000,00 s.d. Rp24.000.000,00 per tahun, sedangkan tarif retribusi hanya sebesar Rp36.000,00 s.d. Rp144.000,00 per bulan atau sebesar Rp432.000,00 s.d. Rp1.728.000,00 per tahun sehingga terdapat selisih minimal sebesar Rp350.312.000,00.
Menurut keterangan Kepala Tata Usaha Pasar Lubuk Buaya, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan serta reviu lebih lanjut atas Buku Kuning diketahui bahwa Dinas Perdagangan belum melakukan pendataan dan pemuktahiran data atas pemegang hak pakai kios/toko di Pasar Lubuk Buaya dan Bandar Buat, sehingga Dinas Perdagangan tidak mengetahui kios/toko yang ditempati bukan oleh pemegang hak pakai.
Kemudian belum ada mekanisme yang mengatur pengalihan hak pakai kios/toko antara lain mengenai persyaratan penerima pengalihan hak pakai, Buku Kuning belum memuat aturan tentang jangka waktu pemegang hak pakai dapat memanfaatkan kios/toko, dan belum terdapat sanksi atas praktik sewa kios/toko tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Perdagangan dan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi sewa kios/toko.
Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan kekayaan milik daerah yang berasal dari pengalihan dan pemanfaatan sewa toko minimal sebesar Rp350.312.000,00.
BPK menyimpulkan hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Perdagangan kurang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi sewa kios/toko di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat, belum menyusun dan menetapkan mekanisme pengalihan hak pakai kios/toko yang memadai sesuai dengan pasal perjanjian pada Buku Kuning. Kepala dinas juga belum menerapkan sanksi pemutusan sepihak atas pelanggaran perjanjian berupa pengalihan kios/toko kepada pihak lain maupun mengagunkan hak pakai kios/toko kepada Bank tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Perdagangan.
Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat juga lalai melakukan pendataan dan pemutakhiran data hak pakai pertokoan atas pedagang aktif dan tidak aktif di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat serta melakukan pengawasan atas kepatuhan pengguna hak pakai sesuai perjanjian.
Atas permasalahan tersebut, Walikota Padang melalui Kepala Dinas Perdagangan sependapat dengan temuan BPK.
BPK merekomendasikan Walikota Padang agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk memproses kerugian daerah terkait penyalahgunaan pemegang hak pakai kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah minimal sebesar Rp350.312.000,00.
Sebagaimana diketahui Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang tahun 2021 dijabat oleh Andree Algamar sejak 11 Mei 2020 – 12 Juni 2022. Kemudian pada 13 Juni 2022 dilantik jadi Sekda Kota Padang, dan pada 17 Mei 2024 dilantik jadi Penjabat (Pj) Wali Kota Padang.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
