
PADANG – Persoalan drainase dan banjir menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di RW 5, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini mereka hadapi, Minggu (3/5/2026).
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Mereka menilai kondisi itu dipicu oleh sistem drainase yang sudah tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap dan menggenangi permukiman.
Reses tersebut dihadiri lurah, unsur LPM, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang, serta puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada DPRD Kota Padang.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa genangan air hampir selalu terjadi saat hujan deras. Menurutnya, kondisi semakin memburuk karena sejumlah saluran drainase mengalami penyempitan dan kerusakan.
“Kalau hujan deras, air cepat naik dan masuk ke lingkungan rumah warga. Kami berharap ada pembangunan lanjutan untuk drainase yang belum selesai serta perbaikan saluran lama agar banjir tidak terus terjadi,” ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Muharlion menegaskan seluruh usulan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Kota Padang dan dibahas bersama Pemerintah Kota Padang sesuai dengan skala prioritas.
Ia menyebut reses merupakan agenda penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Semua masukan masyarakat kami tampung sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah kota. Permasalahan drainase dan banjir ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan serta keselamatan warga,” kata Muharlion.
Menurut Ketua DPRD Kota Padang tersebut, pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sistem drainase lingkungan, harus menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah kawasan permukiman di Kota Padang.