Ketimpangan Pengadaan Buku di Disdik Sumbar: SMA Lancar, SMK Mendadak Dibatalkan
Foto Kabid SMA Disdik Sumbar, Mahyan (kiri), dengan Kabid SMK Disdik Sumbar, Suryanto (kanan)PADANG, — Penjelasan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Mahyan, justru memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan dalam pengadaan buku siswa tahun anggaran 2025. Saat pengadaan buku untuk SMA dipastikan berjalan sesuai perencanaan, kegiatan serupa untuk SMK justru dibatalkan, meski pihak sekolah telah dua kali mengajukan proposal. Hingga kini, Kepala Bidang SMK, Suryanto, belum memberikan penjelasan.
Mahyan mengatakan, pengadaan buku SMA untuk sekolah di Kota Padang, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat telah direncanakan sejak awal tahun anggaran 2025 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk, bukan hanya pada APBD Perubahan.
“Sekolah juga sangat membutuhkan buku ini, apalagi buku TKA dan buku koding,” kata Mahyan kepada PenaHarian.com.
Kondisi berbeda terjadi di Bidang SMK. Pengadaan buku untuk SMK dibatalkan, padahal sebelumnya telah melalui proses pengajuan proposal.
Proposal awal diajukan saat Kepala Dinas Barlius dan Kabid SMK Ariswan masih menjabat, dan menjadi dasar penganggaran dalam APBD Perubahan 2025. Setelah Habibul Fuadi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumbar pada Agustus 2025, dan Suryanto dilantik sebagai Kabid SMK pada September 2025, para kepala SMK kembali diminta merevisi proposal melalui surat tertanggal 18 Oktober 2025.
Menindaklanjuti hal tersebut, kepala SMK Negeri kembali menyerahkan proposal revisi pada 27 Oktober 2025. Namun, setelah seluruh proses administrasi dijalankan, pengadaan buku tersebut justru dibatalkan.
“Gak ada. Kegiatan tidak jadi, karena kita nilai tidak mungkin akhir tahun,” ujar Habibul Fuadi melalui sambungan WhatsApp pada November 2025.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan, karena di satu sisi sekolah diminta mengajukan dan merevisi proposal, tetapi pada akhirnya kegiatan tidak dilaksanakan.
Perbedaan pelaksanaan antara SMA dan SMK ini memperkuat adanya ketidaksamaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
Upaya konfirmasi kepada Kabid SMK, Suryanto telah dilakukan melalui pesan WhatsApp sejak 30 Oktober 2025, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
