Jupri Serap Aspirasi Warga Lubuk Begalung, DPRD Padang Siap Kawal Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

PADANG – Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP., turun langsung menemui masyarakat dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di Mushalla Nurul Yaqin, RW II, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, Senin (4/5/2026).

Reses ini merupakan bagian dari agenda DPRD Kota Padang untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Melalui dialog langsung, warga dapat menyampaikan berbagai kebutuhan yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan.

Jupri mengatakan komunikasi secara langsung dengan masyarakat sangat penting agar setiap persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kota Padang.

“Reses adalah momen penting bagi kami untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Ini menjadi dasar dalam memperjuangkan program pembangunan ke depan,” ujar Jupri.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak. Di antaranya kondisi jalan lingkungan yang rusak dan berlubang, saluran drainase yang tersumbat sehingga sering menyebabkan banjir saat hujan deras, serta lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi di beberapa lokasi.

Warga menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi membahayakan keselamatan, terutama pada malam hari. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas dari genangan.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan perbaikan Mushalla Nurul Yaqin serta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, termasuk penyediaan fasilitas kongsi kematian bagi warga RW II.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jupri memastikan seluruh usulan masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Kota Padang. Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan.