Tinjau Huntara Pauh Limo, Ketua DPRD Padang Apresiasi Peran Niniak Mamak Suku Tanjung
Padang, – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meninjau langsung lokasi hunian sementara (Huntara) korban banjir bandang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Dalam kunjungan tersebut, Muharlion memberikan apresiasi tinggi atas langkah ninik mamak Suku Tanjung Kenagarian Pauh Limo yang secara mandiri menyediakan tanah pusako untuk membantu 10 kepala keluarga anak kemenakan yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang. Padang, 28 Desember 2025.
Muharlion menilai, inisiatif yang dilakukan ninik mamak Suku Tanjung merupakan bentuk kepemimpinan adat yang responsif terhadap kondisi darurat. Tanpa menunggu proses panjang, tanah pusako langsung dimanfaatkan sebagai lokasi Huntara agar para korban tetap tinggal dekat dengan lingkungan asalnya.
Huntara tersebut dibangun tidak jauh dari rumah warga yang terdampak banjir, di sekitar oprit Jambatan Batu Busuk. Kawasan yang sebelumnya menjadi pemukiman kini telah berubah menjadi badan sungai pascabanjir bandang. Lokasi Huntara dipilih karena dinilai lebih aman dari luapan arus Sungai Batu Busuk yang kerap meluap saat hujan deras di hulu.
Dalam peninjauan itu, Muharlion menekankan bahwa langkah Suku Tanjung mencerminkan kuatnya nilai kekerabatan dan gotong royong dalam masyarakat Minangkabau. Pembangunan Huntara dilakukan bersama-sama oleh ninik mamak, anak kemenakan, dan rang sumando dengan memanfaatkan material kayu sisa rumah yang hanyut serta dukungan donasi dari berbagai pihak.
Ia menyebut, pendekatan adat seperti ini mampu menjadi solusi sosial yang efektif dalam situasi bencana. Selain cepat, cara ini juga menjaga korban tetap berada dalam lingkaran sosialnya sehingga proses pemulihan berjalan lebih baik.
Lahan Huntara tersebut juga disiapkan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang. Dengan demikian, pembangunan hunian tetap (Huntap) ke depan dapat dilakukan secara legal dan terencana tanpa harus memindahkan warga ke lokasi yang jauh dari komunitas mereka.
Setiap kapling Huntara memiliki luas 7×14 meter dengan akses jalan selebar 5 meter. Huntara dibangun di bagian belakang kapling agar tetap bisa dimanfaatkan setelah Huntap dibangun di bagian depan. Perencanaan ini memastikan bantuan dan donasi yang telah digunakan tidak terbuang sia-sia.
Pemimpin adat Suku Tanjung, Usar Rajo Kacik, menjelaskan bahwa tujuan utama penyediaan tanah pusako ini adalah menjamin anak kemenakan memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ia ingin menunjukkan bahwa adat dan budaya gotong royong masih hidup dan berfungsi nyata di tengah masyarakat Pauh Limo.
Huntara Mandiri ini telah dilengkapi fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, listrik, serta akses yang dekat dengan pendidikan dan layanan kesehatan. Muharlion menilai, langkah Suku Tanjung ini layak menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam penanganan relokasi korban bencana, karena mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
