
Jakarta, – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah Pemprov Sumbar memperkuat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pesisir, Senin (18/5/2026).
Mahyeldi menegaskan, Sumbar memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan yang harus dikelola optimal tanpa mengabaikan keseimbangan ekologi. Karena itu, pendekatan ekonomi biru dinilai selaras dengan agenda nasional dalam ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi mengajukan empat program prioritas. Pertama, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir.
Kedua, pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini diharapkan tidak hanya menaikkan produksi ikan, tetapi juga mendukung ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat.
Program ketiga yang diusulkan adalah pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Rencana ini disebut telah mendapat dukungan KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mendorong optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai destinasi wisata bahari berbasis konservasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, menyebut Menteri KKP memberi respons positif terhadap usulan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas perikanan.
Menurut Syefdinon, Menteri KKP menilai program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program strategis nasional yang mampu memperkuat kesejahteraan nelayan melalui penguatan ekosistem kelautan dan perikanan secara terintegrasi. Produksi perikanan tangkap ke depan juga diarahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi berpeluang ekspor melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus.
Ia menambahkan, Menteri KKP meminta agar program budidaya bioflok segera direalisasikan, khususnya usulan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Menteri juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta kerja sama dengan pihak ketiga agar biaya produksi lebih efisien dan keuntungan pembudidaya meningkat.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi didampingi Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon.