DPRD Kota Padang Pacu Empat Agenda Strategis Demi Akselerasi Pembangunan Kota
Padang, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pembangunan kota dengan menetapkan empat agenda strategis selama Masa Sidang III tahun 2025. Masa sidang ini dipandang sebagai periode paling krusial dalam penentuan arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Padang.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyatakan bahwa agenda-agenda yang dibahas kali ini bersifat fundamental dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik serta kemajuan daerah.
1. Pembahasan RPJMD Jadi Prioritas Utama
Agenda utama yang tengah menjadi fokus DPRD adalah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan Kota Padang lima tahun ke depan. Muharlion menegaskan bahwa sesuai regulasi, RPJMD harus disahkan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
“Pemko Padang akan menyerahkan dokumen RPJMD secara resmi pada 23 Mei, dan DPRD menargetkan penetapan nota kesepakatan RPJMD pada 7 Juli. Pembahasan final ditargetkan rampung paling lambat Agustus,” ungkapnya.
2. LPPD dan Audit Keuangan Jadi Sorotan
Agenda kedua adalah pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), terutama laporan keuangan pemerintah kota. Pembahasan ini akan dilakukan segera setelah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima.
“Kami menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. LPPD harus dibahas secara menyeluruh agar menjadi cermin kinerja pemerintahan,” ujar Muharlion.
3. APBD Perubahan Dikebut Demi Efektivitas Program Wali Kota
Agenda ketiga mencakup pembahasan APBD Perubahan 2025, yang dimulai dari penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). DPRD menargetkan PPAS rampung pada 14 Juli agar APBD Perubahan bisa diimplementasikan mulai 1 Agustus.
“Kita tidak ingin terlambat. Perubahan anggaran harus segera berjalan untuk mengakomodasi program unggulan Wali Kota yang sudah dirancang,” jelas Muharlion.
4. Persiapan APBD 2026 Melalui KUA
Tak kalah penting, DPRD juga memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun 2026. Target penyelesaian agenda ini pun dipatok maksimal pada Agustus.
Muharlion menegaskan bahwa DPRD Kota Padang berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan kolaboratif bersama Pemerintah Kota guna memastikan setiap agenda berjalan tepat waktu dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“DPRD Padang ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Masa sidang kali ini akan menjadi batu loncatan penting menuju Padang yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pelayanan publik,” tutupnya.
Pos Terkait
Pos Trending
Pos Terbaru
